Panduan

Layanan & alur pengurusan

Seluruh layanan adat berpedoman pada ketentuan Pararem Kasukretan 04/2025. Berikut panduan praktis pengurusan berkas, tata cara pelaporan, dan pemenuhan swadharma krama.

Pendataan Krama (Pipil/Ilikita)

Warga & Pendata
  1. 1 Buka halaman pendaftaran dan tentukan jenis krama: Krama Adat, Krama Tamiu, atau Tamiu.
  2. 2 Masuk dengan akun warga, lalu lengkapi formulir: klasifikasi adat, banjar, tempekan/dadia, wilayah asal, status tinggal, serta susunan keluarga.
  3. 3 Unggah berkas persyaratan (KTP, KK, dan foto 3×4). Seluruh dokumen dienkripsi dan hanya dapat diakses verifikator resmi.
  4. 4 Verifikator desa meneliti kelengkapan berkas maksimal 7 hari kerja; status pengajuan akan diperbarui (draf → disetujui, perlu perbaikan, atau ditolak).
  5. 5 Begitu pengajuan disetujui, Nomor Pokok Krama (NPK) resmi diterbitkan dan kartu digital langsung terbit otomatis.
Pilih jenis pendaftaran →

Kartu Digital ber-QR

Krama terverifikasi
  1. 1 Kartu digital terbit otomatis sesaat setelah pendaftaran disetujui oleh verifikator.
  2. 2 Unduh kartu format PDF standar (8,5 × 5 cm) siap cetak, lengkap dengan foto 3×4 dan lambang resmi desa.
  3. 3 Unduh lembar dokumen Pipil Kulawarga atau Ilikita ukuran A4 yang merangkum seluruh anggota keluarga.
  4. 4 Kode QR diverifikasi dengan tanda tangan digital; pemindaian publik hanya menampilkan status keabsahan dan masa berlaku tanpa membuka data pribadi.
  5. 5 Prajuru atau petugas yang berwenang dapat melihat data lengkap dan setiap akses tercatat dalam log audit desa.
  6. 6 Kartu yang mendekati habis masa berlaku dapat diperpanjang secara mandiri melalui portal.
Cek kartu →

Kasukretan (Pepeson / Dudukan)

Warga & Bendahara
  1. 1 Bendahara desa menerbitkan tagihan bulanan sesuai klasifikasi krama (Pasal 18).
  2. 2 Iuran wajib dilunasi penuh dalam jangka 10 hari kalender sejak diterbitkan (tidak dicicil).
  3. 3 Pembayaran dapat melalui transfer bank dengan melampirkan bukti transfer, atau melalui patedunan (bukti hadir ayah-ayahan gotong royong, khusus Krama Adat).
  4. 4 Bendahara memverifikasi bukti setoran hingga status tagihan tercatat lunas.
  5. 5 Keterlambatan melunasi iuran menyebabkan kartu dinonaktifkan sementara dan dikenakan sanksi adat (Pasal 30).
Lihat tagihan →

Dana Kerjasama (Pasal 19)

Pelaku usaha & Bendahara
  1. 1 Besaran dana kemitraan dihitung berdasarkan 8 kategori (a–h) berpatokan harga beras medium Rp15.000/kg.
  2. 2 Perjanjian kemitraan mencantumkan besaran kontribusi, masa berlaku kemitraan, dan tugas pengamanan bila memerlukan pacalang.
  3. 3 Tagihan bulanan terbit secara otomatis dan teratur sesuai periode kesepakatan.
  4. 4 Pelunasan mengikuti tenggat 10 hari kalender dan diverifikasi langsung oleh bendahara.
  5. 5 Penugasan pacalang (8 jam kerja/hari) dicatat secara tertib dalam buku penempatan desa.
Masuk sebagai bendahara →

Sipanduberadat (Pasal 28)

Warga & Pacalang
  1. 1 Laporkan gangguan ketertiban seperti sampah, miras, kebisingan, parkir liar, atau masalah lingkungan lainnya.
  2. 2 Sertakan titik koordinat GPS dan foto bukti; berkas foto terlindungi secara aman.
  3. 3 Perjalanan laporan dipantau transparan: Baru → Ditindaklanjuti → Selesai.
  4. 4 Setiap warga hanya dapat melihat laporannya sendiri guna menjaga privasi; Pacalang dan Prajuru memproses antrean penanganan.
  5. 5 Pemberitahuan perkembangan penanganan dikirimkan berkala kepada pelapor.
Kirim laporan →

Panepasan Wicara (Pasal 31–32)

Warga & Prajuru
  1. 1 Ajukan permohonan musyawarah adat; perkara akan dicatat dan ditangani bertingkat: Kerta Desa → Majelis Desa Adat (MDA) → Tuntas.
  2. 2 Batas waktu penyelesaian dimonitor ketat: 7 hari kalender (Pasal 31) dan 7 hari kerja untuk tiap tahapan mediasi (Pasal 32).
  3. 3 Seluruh berkas bukti perselisihan dienkripsi; hanya pemohon, termohon, dan majelis adat yang berhak menelaah berkas.
  4. 4 Keputusan musyawarah beserta kesepakatan damai dituangkan resmi ke dalam berita acara panepasan.
Sampaikan wicara →

Data yang disiapkan

Sebelum mengajukan pendataan

Identitas krama
Nama, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, hubungan keluarga.
NIK / NIKA
NIK KTP dan NIKA (16 digit), disimpan terlindungi dan ditampilkan tersamar di UI.
Wilayah adat
Banjar, tempekan, dadia, serta asal desa/kecamatan/kabupaten/provinsi.
Dokumen
KK, KTP, foto 3×4, dan dokumen tanah bila relevan.
Klasifikasi
Ngarep / Nyada / Tamiu sesuai Pasal 6–8.

Data pribadi krama dikelola secara terbatas semata-mata untuk pelayanan adat, selaras dengan ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022). Nomor NIK dan NIKA disamarkan dan tidak dapat dilihat oleh petugas non-verifikator.

Butuh naskah resmi Pararem?

Naskah resmi tidak dipublikasikan di situs demi menjaga ketertiban dokumen desa. Silakan mengajukan permohonan telaah salinan di Sekretariat Desa Adat Tengkulung, atau pelajari ringkasannya di sini.

Desa Adat Tengkulung

Kuta Selatan, Badung, Bali. Parahyangan · Pawongan · Palemahan

© 2026 Desa Adat Tengkulung. Sistem Pendataan Krama Adat yang transparan dan terverifikasi. Foto ilustrasi: Wiaskara, CEphoto/Uwe Aranas, Eka Purna Sumeika, Hoedhud (Wikimedia Commons, CC BY-SA).